SOFIFI,Legalpost.id-Pemprov Maluku Utara terus mendorong tata kelola pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, profesional dan akuntabel.

Komitmen ini ditandai dengan pelantikan Hairil H Hukum sebagai Kepala Bagian di Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) bersama 14 pejabat administrator lainnya oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Rabu (7/5/2025) di Sofifi kemarin.

Pengangkatan Hairil ke struktur strategis BPBJ diharapkan membawa angin segar dan memperkuat integritas kelembagaan.

Yang sejalan dengan agenda prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dan Sarbin Sehe, dalam membangun birokrasi yang bersih dan responsif.

"Ini bagian dari komitmen kami untuk membangun birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani."

"BPBJ harus menjadi garda terdepan dalam menjamin proses pengadaan yang efisien, transparan, dan bebas intervensi, "ujar Hairil usai dilantik.

Pelantikan ini juga dianggap sebagai langkah strategis dalam memperkuat fondasi institusional BPBJ, yang selama ini menjadi simpul krusial dalam mendukung efektivitas program pembangunan daerah.

Sementara itu Plt Kepala BPBJ Maluku Utara Abdul Farid Hasan menekankan pentingnya reformasi menyeluruh di sektor pengadaan, mulai dari peningkatan kompetensi ASN, integrasi teknologi informasi, hingga harmonisasi kewenangan antar OPD.

"Dengan formasi baru, kami optimis BPBJ akan semakin adaptif dan profesional. Percepatan proses tender, efisiensi anggaran dan penguatan akuntabilitas menjadi prioritas utama kami ke depan, "kata Farid.

Ia menambahkan, struktur baru BPBJ akan diarahkan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, mempercepat pelaksanaan program berbasis DAK dan Pokir, serta memastikan penyerapan anggaran optimal di setiap perangkat daerah.

Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong perbaikan citra pengadaan publik, yang sebelumnya sempat menjadi sorotan berbagai lembaga pengawas nasional.

"Dengan penempatan figur-figur profesional, Pemprov Maluku Utara berupaya memastikan sistem pengadaan berjalan sesuai prinsip good governance, "tandas Farid. (*)