Pemprov Malut Jalin MoU dengan BPKP, Dorong Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel

SOFIFI,Legalpost.id— Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. Terbaru, Pemprov Malut resmi menjalin kerja sama strategis dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) guna meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas keuangan daerah.

Penandatanganan MoU ini dilakukan langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, dan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Setya Nugraha, di Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Rabu (30/7/2025).

Dalam sambutannya, Gubernur Sherly menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah strategis menuju penguatan sistem pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

“Sinergi ini menjadi pijakan penting untuk membangun sistem pengawasan dan pengelolaan keuangan yang efisien dan akuntabel. Ini sejalan dengan komitmen kami untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Sherly.

Gubernur Sherly juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, terutama dengan lembaga pengawas seperti BPKP, sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang profesional dan responsif terhadap tantangan pembangunan.

Sementara itu, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, memberikan apresiasi atas inisiatif progresif Pemprov Malut. Ia menyoroti bahwa masih banyak tantangan di daerah, mulai dari lemahnya sistem pengendalian internal, hingga kurang optimalnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

“Kerja sama ini sangat krusial untuk memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar dimanfaatkan secara optimal bagi masyarakat. Kita tidak ingin pembangunan hanya berhenti di atas kertas, tapi harus terlihat dan dirasakan hasilnya di lapangan,” tegas Ateh.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan serta manajemen pemerintahan.

Kerja sama ini diharapkan menjadi momentum penting dalam mempercepat implementasi reformasi birokrasi di wilayah timur Indonesia, khususnya dalam menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result-based governance).

Gubernur Sherly Laos mengakhiri sambutannya dengan menegaskan bahwa Pemprov Malut akan terus membuka ruang kolaborasi lintas sektor sebagai bagian dari transformasi menuju pemerintahan yang unggul.

“Dengan semangat kolaboratif, kami optimis Maluku Utara mampu menjadi contoh tata kelola pemerintahan yang baik di kawasan timur Indonesia,” tutupnya.(*)