Fraksi Hanura Ingatkan Pemprov Malut Soal Pergeseran Anggaran yang Tidak Transparan

SOFIFI,Legalpost.id— Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Iswanto ST, kembali menyoroti persoalan pergeseran anggaran yang dinilai tidak transparan dan menyalahi mekanisme. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Paripurna Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024 yang dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Sarbin Sehe dan Sekretaris Daerah Samsuddin A. Kadir, pada Kamis (3/7/2025) di Sofifi.

Dalam penyampaiannya, Iswanto yang juga berasal dari Fraksi Hanura, menegaskan pentingnya kehadiran Gubernur Sherly Laos dalam setiap rapat paripurna sebagai bentuk tanggung jawab eksekutif terhadap lembaga legislatif.

“Kami dari Fraksi Hanura tidak pernah lelah mengingatkan pemerintah. Pertama, kami menekankan pentingnya kehadiran Gubernur dalam setiap rapat DPRD. Ini bukan soal simbolik, tetapi bentuk nyata dari keseriusan membangun komunikasi antarlembaga,” tegas Iswanto.

Iswanto juga menyoroti rendahnya serapan anggaran pada semester I tahun anggaran berjalan. Ia menyebut bahwa kondisi ini disebabkan oleh lambannya proses penyelesaian pergeseran anggaran yang masih belum jelas hingga saat ini.

“Dampaknya sangat besar. Banyak program belum berjalan karena pergeseran anggaran belum tuntas. Bahkan sampai sekarang masih abu-abu. Kami mencermati pernyataan Sekprov yang menyebut pergeseran kali ini berbeda dengan sebelumnya. Pertanyaannya, berbeda di mana?” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan dasar hukum pergeseran tersebut, yang menurutnya bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Kalau pergeseran anggaran tidak dilakukan sesuai mekanisme, maka berpotensi menimbulkan temuan dalam pemeriksaan BPK. Kami bukan menolak pergeseran, tapi tolong ikuti aturan. Jangan jadikan Inpres atau surat edaran sebagai alasan untuk menabrak PP,” tambahnya.

Iswanto pun meminta agar perdebatan antara DPRD dan pemerintah tidak lagi terjadi di media, tetapi diselesaikan dalam forum resmi antar-pimpinan, agar persoalan anggaran dapat segera dituntaskan.

“Sudahi debat di media. Ini soal tanggung jawab bersama. Kami ingin Maluku Utara maju dengan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel,” tutupnya.

Fraksi Hanura, lanjut Iswanto, akan terus konsisten mengawal isu ini demi terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan taat aturan.

Jika Anda memerlukan versi pendek atau infografik dari berita ini, saya bisa bantu menyusunnya juga.(*)