JAILOLO,Legalpos.id— Warga Desa Sarau, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, menyampaikan aspirasi terkait belum jelasnya realisasi program rumah layak huni dari pemerintah pusat tahun 2025. Hal ini terungkap dalam agenda reses anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Iswanto ST, yang digelar Jumat malam kemarin.

Menurut Kades Sarau Narso Salama, pada awal tahun ini tim dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Maluku Utara telah turun ke lapangan untuk melakukan pendataan terhadap rumah tidak layak huni di Desa Sarau. Namun hingga pertengahan tahun, belum ada kepastian soal pelaksanaan program tersebut.

“Kalau memang program ini benar akan turun tahun ini, kami berharap minimal setengah dari 70-an rumah warga yang didata bisa mendapatkan bantuan. Sisanya bisa menyusul di tahun depan, supaya ke depan tidak ada lagi rumah berdinding papan di desa kami,” ungkap Narso saat menyampaikan aspirasi.

Masyarakat berharap DPRD sebagai representasi suara rakyat bisa menyampaikan dan menindaklanjuti pertanyaan mereka kepada pihak Disperkim terkait kepastian program tersebut.

“Semua data rumah sudah diserahkan ke tim pendata waktu itu. Kami mohon kepada Pak Iswanto agar bisa bantu memperjuangkan kejelasan bantuan ini. Jangan sampai hanya didata tapi tidak ada tindak lanjutnya,” lanjutnya.

Menanggapi hal itu, Iswanto ST menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. Ia akan segera berkoordinasi dengan Disperkim Maluku Utara setelah kembali dari agenda resesnya.

“Sebagai mitra kerja Disperkim di Komisi III DPRD, saya akan memanggil mereka untuk meminta penjelasan terkait progres realisasi program rumah layak huni, khususnya di Desa Sarau. Jika memang benar program ini akan jalan tahun ini, saya siap mengawal sampai tuntas,” tegas Iswanto.

Ia juga menambahkan bahwa reses bukan sekadar mendengar, tetapi menjadi pintu awal perjuangan untuk mendorong kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.(*)