Bupati Dan ASN Di Halmahera Barat Diduga Langgar Aturan, SEMAHABAR: Netralitas Diragukan
Jailolo, Legalpost.id– Sentral Mahasiswa Halmahera Barat (SEMAHABAR) Kota Ternate, Maluku Utara, meragukan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Halbar dalam mengahadapi momentum Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Pasalnya, pelaksanaan Pemilu masih beberapa bulan lagi tetapi, Bupati James Uang belum lama ini diduga melakukan pelanggaran Pemilu. James diduga mengajak Masyarakat Desa Gamkonora, Kecamatan Ibu Selatan, untuk memilih salah satu calon DPD-RI, yakni Hasbi Yusup.
Atas pelanggaran itu, sehingga SEMAHABAR Kota Ternate meragukan netralitas ASN di lingkup Pemkab Halbar dalam mengahadapi momentum Pemilu 2024.
Ketua Umum SEMAHABAR Kota Ternate, M. Haris Kunter mengatakan, pihaknya menyangkan sikap Bupati James yang diduga melakukan Politik Praktis.
Menurutnya, selaku Kepala Daerah harus menunjukkan netralitasnya sendiri sebab, sikap Bupati itu sendiri dapat merusak birokrasi di Halmahera Barat dan akan mempengaruh netralitas ASN dilingkup Pemkab Halbar.
"Bupati itu orang nomor satu dilingkup Pemkab Halbar, seharusnya menunjukan sikap yang netral dan jangan melakukan politik praktis karena Hal itu, akan merusak birokrasi Halmahera Barat," Kata Haris. Rabu (13/12/2023).
Dia juga mengatakan bahwa, baru-baru ini Panwascam Jailolo melakukan pemanggilan terhadap salah satu ASN di Halbar lantaran diduga secara sengaja me-like (Menyukai) postingan flyer milik salah satu Calon Legislatif (Caleg) dari partai Demokrat di aplikasi Facebook.
Mahasiswa IAIN Ternate ini menyebut bahwa, sikap Bupati dan salah satu ASN itu dapat menggoyangkan keyakinan Masyarakat soal independensi dan netralitas ASN di Halbar.
Netralitas ASN, kata Haris, bukan hanya tentang menghindari keterlibatan dalam kampanye politik, tetapi sambungnya, sikap dan perilaku juga tidak boleh bersifat partisan.
"Pada saat ASN terlibat dalam aktivitas politik, baik itu secara terang-terangan maupun terselubung, dapat menciptakan keraguan akan kemampuannya untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan adil dan netral," Ujarnya.
Ia menambahkan, netralitas ASN tentunya memiliki dampak langsung terhadap kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Dengan adanya keraguan terhadap netralitas ASN, Masyarakat bisa kehilangan kepercayaan pada sistem dan lembaga Pemerintah.
"Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terkait netralitas ASN," Tutup Haris.