Jailolo,LegalPost.Id-Dinas Kominfo Statistik Persandian dan Kehumasan, Halmhaera Barat, Maluku Utara dinilai tidak mampu menjalankan fungsi kontrol sebagai corong pemerintah. Pasalnya, kepergian bupati menuju zona merah kurang lebih 4 minggu
dengan alasan membeli APD untuk mencegah pendemi virus corona. Menjelang satu bulan lebih Bupati hilang kabar. Namun Kadis Kominfo, Chuzaemah Djauhar tidak mampu memberikan subsidi berita atau keberadaan bupati

Hal tersebut, disampaikan pengurus Jong Halmahera 1914, Rislan M djen dalam rilis yang diterima legalpost pada Rabu, (17/6). Rislan bilang, lalainya diskominfo, netijen rampai memberi dukungan lewat medsos terhadap pemda dengan membuat pamflet orang hilang.

"Dan ternyata itu membuahkan hasil, dua hari kemudia kabar bupati muncul dan tiba pulang ke halbar dengan status positif atau non-positif,"katanya

Kata dia, kepergian bupati hingga hilangnya kabar, membuat resah masyarakat. Sebab ada dua hal yang di hadapi oleh masyarakat setempat, pertama soal pandemi dan kedua soal peran bupati selaku eksekutor.

"Bupati tiba di Jailolo tanpa membawa APD dan peralatan medis terkait penangan covid virus Corona. Hal ini menjadi pertanyaan besar yang harus di jawab oleh jubir Pemda dalam hal ini kadis diskominfo,"ujarnya

Ia mengaku, bupati telah melanggar himbauannya sendiri terkait selaku pelaku perjalanan yang tiba harus di karantina sesuai perintah pemerintah dan juga kementrian kesehatan, dan lebih khusus dinas kesehatan halbar.

"Diskominfo tidak mampu menjadi corong kebenaran dalam hal melihat ambruk ketidakjelasan pergi pulangnya bupati, di sini diskominfo menendang dan mengubur nilai kepercayaan masyarkat pada umumnya (krisis kepercayaan) ini menunjukan bahwa bobroknya pemerintah halbar. Bahkan diskominfo belum berani berkata 'benar',"ujarnya

Sunggu ironis, lanjut dia, ketika firaunisme masih saja berjelajah di bumi halbar. Mungkin pemangku lupa atau sengaja melupakan. Bawa negeri ini di perjuangkam dengan darah, tumbuh nilai adap berprikemanusiaan tapi kini di lecehkan.

"Menurut hemat saya,
Pemerintah sudah seharusnya menjadikan dua poin ini sebagai senjata agar tidak terlihat pincang soal kinerja yang pertama soal transparansi yang harus ada keterbukaan ke pubik, apapun itu, sebab ini bagian dari mencegah yang namanya hoax. Kemudia kedua soal interpretasi untuk merangkai satu kesatuan dalam ruang lingkup pemerintahan yang harmonis dan masok akal,"bebernya(tim)