SOFIFI,Legalpost.id— Pemerintah Provinsi Maluku Utara menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

Komitmen tersebut tampak melalui kehadiran lengkap jajaran Pemprov Malut dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang digelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri di Kampus IPDN Jatinangor, pada 26–29 Oktober 2025.

Kegiatan berskala nasional ini diikuti oleh 1.104 peserta dari seluruh Indonesia, terdiri atas:
* 38 Sekretaris Daerah Provinsi,
* 38 Kepala Bappeda Provinsi,
* 514 Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, dan
* 514 Kepala Bappeda Kabupaten/Kota.

Provinsi Maluku Utara hadir dengan formasi lengkap — mulai dari Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Bappeda Provinsi, hingga seluruh Sekda dan Kepala Bappeda dari 10 kabupaten/kota.

Kepala Bappeda Maluku Utara, Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, menjelaskan bahwa forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan pusat dan daerah. Melalui rakor ini, setiap pemerintah daerah dapat menyampaikan usulan program dan kegiatan tahun anggaran 2026 secara langsung kepada kementerian dan lembaga terkait.

“Rapat koordinasi ini penting agar seluruh program pembangunan yang kita rancang di daerah sejalan dengan prioritas nasional. Dengan begitu, sinergi pusat dan daerah tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi benar-benar terwujud dalam kerja nyata,” ujar Sarmin, kepada Tribunternate.com.

Sarmin menambahkan, partisipasi aktif seluruh kepala daerah dan Bappeda se-Maluku Utara merupakan bukti keseriusan Pemprov dalam memastikan program pembangunan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada masyarakat.

“Kami berharap sinergi ini melahirkan kolaborasi yang konkret. Tujuannya satu: membangun Maluku Utara yang lebih maju, produktif, dan berdaya saing, selaras dengan visi pembangunan nasional,” tegasnya.

Melalui forum nasional ini, pemerintah daerah di seluruh Indonesia — termasuk Maluku Utara — diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor, menyatukan visi, dan mempercepat pencapaian target pembangunan jangka menengah.

“Dengan kolaborasi yang solid antara pusat dan daerah, kita bisa memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tutup Sarmin.(*)