1. Beranda
  2. BREAKING NEWS

48 Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Ditangani, Pemprov Malut Fokus Perkuat Pembinaan ASN

Oleh ,

SOFIFI,Legalpost.id– Pemerintah Provinsi Maluku Utara menangani 48 kasus pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) sepanjang 2026. Jumlah tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk memperkuat pembinaan, pengawasan, serta penerapan kode etik aparatur sipil negara (ASN).

Penanganan puluhan kasus tersebut disampaikan Ketua Panitia Penyelenggara Sosialisasi Disiplin dan Kode Etik PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2026, Al Husen Albaar, yang juga menjabat Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur. Kegiatan itu digelar di Hotel Emerald Ternate, Rabu (18/11/2026).

Dalam laporan tersebut disebutkan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku Utara telah menangani 48 kasus pelanggaran disiplin PNS selama tahun ini.

Namun, jumlah kasus tersebut bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Sebaliknya, kondisi itu harus menjadi bahan evaluasi sekaligus peringatan bagi seluruh jajaran pemerintah daerah agar lebih serius mencegah pelanggaran disiplin di lingkungan kerja masing-masing.

Ia menegaskan, bahwa keberhasilan pembinaan aparatur tidak diukur dari banyaknya pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, melainkan dari kemampuan pemerintah mencegah terjadinya pelanggaran.

Karena itu, pembinaan disiplin tidak cukup hanya mengandalkan pemberian sanksi. Diperlukan keteladanan pimpinan, pengawasan berkelanjutan, peningkatan kesadaran, serta penguatan budaya kerja yang berintegritas dan bertanggung jawab.

Sosialisasi tersebut diselenggarakan sebagai upaya memperkuat pemahaman, meningkatkan kesadaran, dan membangun komitmen bersama dalam penerapan disiplin serta kode etik PNS di lingkungan Pemprov Malut.

Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan disiplin, memperkuat profesionalisme dan tanggung jawab aparatur, serta memberikan pemahaman mengenai pencegahan dan penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebanyak 140 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka terdiri atas sekretaris perangkat daerah dan pejabat yang membidangi urusan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Panitia menghadirkan dua narasumber, yakni Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manado yang membawakan materi tentang ketentuan disiplin PNS dan penerapannya, serta Auditor Manajemen ASN Ahli Madya yang menyampaikan materi mengenai kode etik, kode perilaku, dan integritas PNS.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Malut berharap setiap perangkat daerah dapat memperkuat pembinaan dan pengawasan disiplin secara konsisten dan berkelanjutan.

Upaya tersebut diharapkan mampu membangun aparatur yang profesional, berintegritas, bertanggung jawab, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.(*)

Baca Juga