Perkuat Sinergi, Ketua TP-PKK Malut Rusni Sarbin Apresiasi Kontribusi Bank Indonesia dalam Pemberdayaan UMKM

SOFIFI, Legalpost.id – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Maluku Utara, Hj. Rusni Sarbin, memberikan apresiasi mendalam atas peran aktif Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Maluku Utara dalam memacu akselerasi perekonomian daerah. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri pertemuan Panel Sharing Evaluasi Budaya Kerja yang digelar oleh Bank Indonesia di Aula Pertemuan KPw BI Maluku Utara, Kota Ternate, Senin (29/6/2026).

Pertemuan strategis tersebut dihadiri langsung oleh Manajer Departemen Sumber Daya Manusia (SDM) BI Pusat, Agustina Lolita Intani, Ketua TP-PKK Kota Ternate, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malut, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Malut, Kepala Biro Perekonomian, serta kalangan akademisi dan mitra kerja terkait.

Rusni Sarbin menyatakan rasa syukurnya atas kelancaran agenda evaluasi kelembagaan tersebut. Ia berharap kehadiran Bank Indonesia di Maluku Utara dapat terus memberikan dampak instan yang nyata, khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

"Saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Utara, alhamdulillah bersama Ibu Ketua TP-PKK Kota Ternate dan rekan-rekan telah selesai mengikuti kegiatan ini dengan aman dan lancar. Semoga kehadiran Bank Indonesia selalu membantu kita semua, khususnya dalam membina para pelaku UMKM yang ada di Maluku Utara agar naik kelas," ujar Rusni.

Dirinya menambahkan, selama ini kolaborasi tripartit antara TP-PKK, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), dan Bank Indonesia telah berjalan dengan sangat harmonis lewat berbagai program kemitraan. Profesionalisme dan kinerja berbasis capaian (output) yang ditunjukkan BI dinilai sangat membantu kesuksesan program pemberdayaan perempuan dan ketahanan ekonomi keluarga yang diusung oleh PKK.

Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Handi Susila, menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari program evaluasi budaya kerja berkala yang berlaku di seluruh satuan kerja BI se-Indonesia. Proses asesmen ini melibatkan tim internal Departemen SDM BI Pusat serta konsultan ahli eksternal.

"Kami ingin melihat sejauh mana kontribusi riil Bank Indonesia selama ini terhadap denyut nadi perekonomian daerah, mulai dari aspek pengendalian inflasi, pengembangan UMKM, hingga penguatan ekosistem ekonomi syariah. Penilaian kinerja kantor kami diuji secara detail untuk memetakan penguatan program kerja, inovasi, serta sinergi kolaborasi dengan mitra strategis," jelas Handi.

Terkait kolaborasi dengan pemerintah daerah, Handi menitipkan pesan agar Pemprov Malut dan BI terus memperkuat penyamaan visi dan misi di lapangan. BI saat ini tengah melakukan penajaman kembali (refocusing) program kerja di Semester I-2026 agar stimulan anggarannya berdampak langsung pada daya beli masyarakat.

"Dukungan penuh Pemda sangat diharapkan agar kita memiliki satu persepsi yang sama. Apa yang menjadi domain tugas BI bisa selaras dengan garis kebijakan Pemda demi mencapai satu tujuan bersama, yaitu kemajuan ekonomi masyarakat Maluku Utara," tambahnya.

Khusus untuk sektor UMKM, Handi membeberkan bahwa tahun ini BI meluncurkan program unggulan bertajuk "SERAMBI" (Serangkaian Kurasi UMKM Bank Indonesia). Berdasarkan pemetaan awal terhadap 119 UMKM potensial di wilayah Maluku Utara, BI melakukan seleksi kurasi yang ketat untuk menyaring pelaku usaha yang memiliki komitmen tinggi untuk maju.

Pelaku UMKM yang lolos kurasi nantinya akan mendapatkan paket pembinaan intensif berupa bootcamp manajerial, seminar keuangan digital, hingga fasilitasi pameran (showcasing) produk di tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Kendati demikian, Handi menegaskan modal utama yang paling dibutuhkan BI adalah kesiapan mental dari pelaku usaha itu sendiri.

"Kami siap mendatangkan tenaga ahli untuk pendampingan teknis dan memberikan fasilitasi penuh, tetapi iklim persaingan di tingkat nasional dan internasional itu sangat ketat (rigid). Produk lokal harus punya daya saing tinggi. Jadi, jika dari dalam diri pelaku UMKM sendiri tidak memiliki kemauan yang kuat untuk berkembang, intervensi pembinaan sekecil apa pun tidak akan membuahkan hasil," pungkas Handi.(*)