Iswanto Serap Aspirasi Warga Kulaba, Dorong Normalisasi Kali Mati
SOFIFI,Legalpost.id – Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari daerah pemilihan Kota Ternate–Halmahera Barat, Iswanto ST, kembali turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Reses kali ini digelar di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, Sabtu (27/9/2025).
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan keluhan terkait kondisi sejumlah kali mati yang tersebar di beberapa titik. Mereka berharap ada langkah normalisasi agar aliran air kembali lancar dan tidak menimbulkan dampak banjir. Aspirasi itu disampaikan langsung kepada Iswanto, dengan harapan dapat diteruskan ke Pemerintah Provinsi Malut maupun Balai Wilayah Sungai (BWS).
Menanggapi hal itu, Iswanto mengungkapkan bahwa program penanganan kali mati di Kota Ternate telah masuk dalam rencana kerja BWS hingga tahun 2026, dengan total 11 titik lokasi.
“Semoga salah satunya termasuk Kulaba, sehingga bisa masuk dalam zonasi penanganan BWS,” ujarnya.
Menurutnya, kewenangan normalisasi memang lebih banyak berada di BWS karena berkaitan dengan daerah aliran sungai (DAS) dan kawasan pesisir. Pemkot Ternate maupun Pemprov Malut tetap punya peran, tetapi biasanya hanya untuk penanganan skala kecil.
“Kalau skala besar, itu ranah BWS. Mungkin selama ini mereka belum punya dokumentasi lengkap dari warga. Nanti saya akan tindaklanjuti langsung ke BWS, karena mereka mitra kerja Komisi III DPRD Malut,” jelas Iswanto.
Untuk mempercepat tindak lanjut, Iswanto meminta pemerintah kelurahan menyiapkan surat resmi lengkap dengan dokumentasi dan deskripsi masalah.
“Kalau bisa, buat surat resmi dari kelurahan, lengkapi dengan foto atau video kondisi di lapangan. Itu akan memperkuat usulan kita. Saya siap kawal langsung ke BWS,” tegasnya.
Iswanto juga menjelaskan, kendala pembangunan sering berbeda di tiap level pemerintahan. Pemkot dan Pemprov kerap terbentur keterbatasan anggaran, sementara BWS memiliki anggaran lebih besar namun terkendala dalam penentuan lokasi.
“BWS itu dananya ada, tinggal lokasi yang harus jelas. Jadi kita dorong bersama agar Kulaba bisa masuk rencana normalisasi,” tandasnya.
Selain itu, ia juga membuka peluang kolaborasi dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) yang berfokus pada rehabilitasi lingkungan.
“Kalau Kulaba butuh penghijauan atau penanaman tanaman keras, bisa langsung dibantu lewat bibit gratis dari BPDAS. Jadi ada dua jalur: BWS untuk infrastruktur, BPDAS untuk rehabilitasi,” pungkasnya.(*)