Cawabup Djufri Harap Paslon Lain Tidak Bohongi Warga Dalam Kampanye

Legalpost.id-Halbar- Pemerintahan kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dalam kepemimpinan Bupati  James Uang dan Djufri Muhamad telah meminimalisir utang Pemda hingga tersisah 90 miliar.

“Pemerintahan JUJUR cukup cerdas dalam berutang untuk memenuhi kepentingan Rakyat. Maka itu tidak ada dana PEN yang tertunggak utang . Dan bahkan dalam kepemimpinan dari ratusan miliar utang saat ini hanya tersisa utang 90 miliar.”Kata calon Wakil Bupati nomor urut 3 Djufri Muhamad dalam orasi politik terbuka di desa Tuguis kecamatan Ibu Utara Kamis,( 03/10/2024).

Kata Djufri dalam orasi politiknya menjelaskan, pasca dirinya bersama, James Uang dilantik dengan masa jabatan 3,5 tahun, permasalahan pertama yang dihadapi adalah penanganan Covid-19 yang mengharuskan semua anggaran direfocusing untuk penanganan covid. 

Permasalahan kedua adalah, utang peninggalan pemerintahan sebelumnya Rp 135 miliar yang harus dituntaskan pemerintahan JUJUR.”Untuk utang ini tetap kami hadapi dan akhirnya diselesaikan,”ungkapnya.

Bagitupun permasalahan lainnya yang dihadapi di masa kepemimpinannya selama 3,5 tahun.”Kami sadar di periode kepemimpinan yang hanya 3,5 tahun dengan sejumlah problem yang dihadapi itu semua program belum terlaksana secara maksimal. Olehnya itu, kami berkomitmen menuntaskan 7 program itu di periode kedua,”ungkapnya.

Kata Djufri, isu terkait utang dari pemerintahan JUJUR sebanyak 400 miliar merupakan pernyataan Hox yang sengaja melemahkan paslon JUJUR. Dengan itu, masyarakat jangan mendengar pernyataan sesat dari oknum jurkam salah satu kandidat Calon Bupati Halbar.

Menurut Djufri, pemerintahan JUJUR dalam kepemimpinan James Uang merupakan pemerintahan yang berpikir sangat matang dalam mengambil keputusan dalam berutang. 

“Kalau bupati  sebelumnya mereka berutang di Bank Maluku, maka itu sangat memberatkan daerah dan bahkan dekat dari indikasi menciptakan utang jika terlambat membangun. Tapi kalau pak Bupati James dengan langkah taktisnya berutang langsung pada Kementerian keuangan. Maka itu, setiap transfer dana dari pusat langsung dilakukan pemotongan sesuai realisasi pekerjaan setiap tahun.”kata Djufri. 

Djufri menghimbau agar kampanye dari calon lain disampaikan program dan informasi yang benar. Karena, membohongi masyarakat demi merahi  dukungan merupakan tindakan pembodohan kepada warga.