SOFIFI, Legalpost.id-Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Maluku Utara menggelar Bimtek dan Sosialisasi Kebijakan Kepemimpinan dan Perempuan Perdesaan, di Sofifi, Kamis (13/6/2024).

Kegiatan yang diInisiasi Koalisi Perempuan dan Indonesia Maluku Utara, bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara digelar selama dua hari.

Kepala DPPPA Malut, Musrifah Alhadar mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik didorong melalui tindakan afirmatif sekurang - kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan di partai politik, lembaga legislative, maupun di lembaga penyelenggara pemilu, sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah membuat sebuah Grand Design peningkatan keterwakilan peerempuan di DPR, DPD, DPRD yang diformalkan dalam bentuk Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 10 tahun 2015.

“Peraturan menteri tersebut menjadi pijakan bagi KPPPA dalam merancang program kerja, termasuk bagi para pemangku kepentingan yang terkait dengan upaya peningkatan keterwakilan politik perempuan,”ujar Musrifah.

Menurut Musrifah, rendahnya keterwakilan politik perempuan juga berdampak pada rendahnya kapasitas representasi perempuan. Setidaknya jika mengacu pada rendahnya produk regulasi yang berpihak pada kepentingan perempuan dan anak baik dalam bentuk Undang - Undang maupun peraturan daerah.

Saat ini sudah ada MoU antar Kementerian PPPA RI dan Kementerian Desa Tertinggal tentang alokasi penggunaan Dana Desa 20 persen untuk Pemberdayaan Perempuan, dan Permendagri Nomor 110/2016 tentang Kewajiban adanya unsur perempuan dalam struktur BPD.

“Hal ini menunjukkan betapa penting kehadiran perempuan perempuan dalam suatu lembaga, yang mana suara perempuan sangat diperlukan untuk kesejahteraan Perempuan dan Anak,”ucapnya.

Dalam kegiatan ini, panitia menghadirkan Eka Wrnawati, Divisi Reformasi Kebijakan Koalisi Perempuan Indonesia, Kadis PPPA Malut, dan Bappeda Malut. Sementara peserta terdiri dari organisasi perempuan dan perwakilan OPD Pemprov Malut.(*)