Ini Realisasi Penyerapan DAK Fisik di Dinas PUPR Ternate
TERNATE,legalpost.id-Hingga memasuki akhir September 2022 kemarin, realiasi DAK fisik di Dinas PUPR Kota Ternate baru mencapai 50 persen dari total besar anggaran Rp 14,7 miliar.
Kepala Dinas PUPR Kota Ternate Rus'an M.Nur Taib mengatakan, dari total anggaran tersebut, didalamnya ada paket pekerjaan fisik, seperti pekerjaaan jalan menuju Rusunawa Kejati Malut di Kalumata, hotmix jalan Kalumata menuju Gambesi, hotmix di Kelurahan Tanah Tinggi dan jalan Lapen di Batang Dua, kemudian 6 paket konsultan dan sisanya 3 paket monitoring.
"Saya memastikan penyerapan anggaran maupun pekerjaaan dilapangan akan tuntas tahun ini yang bersumber dari DAK," kata Rus'an, Senin (3/10).
Menurutnya, pihaknya sudah memastikan progres pekerjaan jalan yang dianggarkan melalui DAU diantaranya di Kelurahan Tjan telah mencapai 60 persen dan paket jalan Kalumata Gambesi sudah mencapai 54 persen.
" Sedangkan untuk pekerjaan jalan hotmix di Hiri, progressnya baru bisa dikatakan 0,05 persen," ujarnya.
Ia menjelaskan, adapun rencananya dalam waktu dekat akan dilakukan mobilisasi alat oleh pihak ketiga melalui LCT untuk hotmix hiri.
"Sementara sedang mobilisasi alat dari Batang Dua diangkut melalui kapal Ferry menuju Hiri," jelasnya.
Sementara untuk paket pekerjaan hotmix di Sulamadaha, saat ini telah mencapai 100 persen.
" Jadi hotmix Sulamadaha sudah 100 dan lagi pengurus Provisional Hand Over (PHO)," tandasnya.
Sementara, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Ternate, Junaidi Bahruddin mengatakan, minimya penyerapan DAK fisik oleh Dinas PUPR Kota Ternate, dari sebelumnya sudah menjadi ikhtiar pihaknya.
"Terjadi seperti ini karena adanya sejumlah kendala yang terjadi di Pemkot Ternate, sehingga menjadi penyebab minimnya penyerapan DAK fisik ini," jelasnya
Politisi Demokrat ini menegaskan, dengan waktu yang hanya menyisakan tiga bulan ini, harus betul-betul dioptimalkan oleh PUPR.
"Jadi di Desember nanti tidak ada kata kegiatan fisik yang belum selesai, tetapi semua sudah harus selesai," tegasnya.
Ia menambahkan, hal ini dipastikan sangat berpengaruh di tahun anggaran 2023 nanti, jika pekerjaan tak selesai sesuai waktu yang di tentukan di tahun ini.
"Sehari dua kami akan jadwalkan pemanggilan Dinas PUPR ini untuk mempertanyakan langsung," tutupnya.(red)