Bupati di Demo Atas Kasus Pengadaan Obat-obatan Rp 2,2 miliar dan Trayek Terminal Sidangoli
Jailolo,Legalpost id-Bupati Halmahera Barat (Halbar) James Uang, dan wakil Bupati Djufri Muhammad, Senin,(14/02/2021) di demo oleh masyarakat Sidangoli terkait permintaan untuk mengaktifkan Traek Terminal dan kasus pengadaan obat-obatan Rp 2,2 miliar tahun 2021.
Elemen masyarakat yang mengatasnamakan diri masyarakat Jailolo selatan dan Gerakan Rakyat Anti Korupsi melakukan demonstrasi di kantor bupati dan kantor DPRD Halbar. Kedua elemen masyarakat yang tidak dapat berhasil diterima bupati dan wakil Bupati sehingga melakukan herring dengar pendapat bersama anggota DPRD Halbar.
Greek Bessy, kordinator Gerakan Rakyat Anti Korupsi ( GERAK) dalam orasinya mengatakan, pengangkatan pejabat saat kepemimpinan pemerintahan berselogan JUJUR, tidak melalui uji kompetensi sebagai pegawai negeri yang benar-benar memiliki kapasitas dan jiwa membangun.
Dengan itu, Kadis kesehatan yang belum lama dilantik sudah buat gaduh. Pasalnya, dengan cara menunjukan kinerjanya yang tidak kompeten."bupati James uang agar segera memecat kepala dinas kesehatan karena dinilai menyalahgunakan uang negara senilai Rp 2.2 milyar."pinta dia.
Kadis kesehatan kata dia sudah seharusnya dievaluasi bahkan di pecat karena sesuai hasil kajian lembaga GERAK, dia (kadis) diduga telah menyalahgunakan uang negara soal pengadaan obat yang sejauh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, jika kinerja ASN semacam ini tidak cepat dibenahi oleh bupati James Uang, maka berimbas pada sistem pemerintahan jujur yang buruk dan akan merusak citra dan slogan "diahi" yang selama ini diagungkan.
Sementara masyarakat Sidangoli oleh salah satu orator Syaiful Abdullah, dalam orasinya meminta bupati segera menindaklanjuti hasil kesepakatan yang telah ditandatangani bersama untuk merubah rute trayek mobil Jailolo menuju Sidangoli, dan rute trayek mobil kecamatan Ibu menuju Sidangoli.
Aksi yang dikoordinir oleh Febrianto Pakaya itu, juga mengancam akan setiap hari menggelar aksi dan melibatkan massa aksi yang banyak jika tuntutan mereka tidak ditanggapi.
Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui gabungan komisi di ruang rapat bersama massa aksi, berjanji akan menindak lanjuti semua yang disuarakan massa aksi kepada pemerintah daerah.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Halbar, Joko Ahadi dan dihadiri Sofyan Kasim (Fraksi PDIP), Alber Hama (Fraksi PKB), Tamin ILanabanun (Fraksi Hanura), Fandi Ibrahim (Fraksi Golkar), Dasril Hi Usman, Herman Josep Moanurak (fraksi Nasdem) itu berencana dalam waktu dekat akan memanggil pihak yang terkait untuk membicarakan hal tersebut .
"Kesimpulan dari pertemuan Herring dengar pendapat ini maka kami akan memanggil pemerintah daerah untuk membicarakan apa yang menjadi keinginan masyarakat."Tutur Joko Ahadi jelang menutup rapat tersebut. (Tim)