Abdul Kadir Bubu Sayangkan Keretakan Gubernur Dan Wagub

Ternate,LegalPost.id- Akademisi Ilmu Hukum Universitas Khairun Ternate Abdul Kadir Bubu sangat menyayangkan keretakan Gubernur Malut KH.Abdulgani Kasuba dan Wakil Gubernur Malut M.Ali Yasin Ali.

Abdul Kadir pada legalpost.id, via handphone Senin, 11 mei 2020, menyesalkan, ditengah  menghadapi Covid-19 ini, tidak elok terjad keretakan hubungan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Padahal, publik dibutuhkan untuk sukarela membantu negara dalam menyelesaikan kemelut Covid-19 ini. Bahkan masyarakat juga dituntut untuk itu, tetapi dalam saat yang sama kemudian pejabat tidak menampakkan jiwa kenegarawan ini tidak baik.

"disaat seperti ini harusnya sampingkan semua konflik dan tangani masalah bersama itu baru jiwa kenegarawan,"Pintanya

Dia  menyayangkan keretakan ini sampai muncul kepermukaan, Padahal masyarakat tidak menginginkan dalam kondisi seperti ini hal-hal yang ada di dalam internal birokrasi  sampai nampak.

Pemerintah diminta fokus penanganan covid-19. Maka itu, komunikasi yang tersumbat itu jangan sampai muncul ke permukaan.

Keretakan yang nampak kepermukaan  kata Dade,  berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dengan itu, masalah ini harusnya dikomunikasikan secara internal dan tidak ditunjukkan ke publik.

Wagub kata Dede,  berwewenang untuk melakukan pengawasan, dan  koordinasi untuk terlibat. Namun jika tidak digubris Gubernur, itu menunjukkan Gubernur masih merasa sangat mampu untuk melakukan itu.

Meskipun kewenangan penyelenggara pemerintahan  ada ditangan Gubernur dan dibantu oleh SKPD. Tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan komunikasi gubernur dan wagub itu penting untuk menjaga keselarasan dan keharmonisasi Pemerintahan.

Dede menduga, keretakan ini tidak berpengaruh dengan kabinet birokrasi yang ada. Karena ini persoalan tingkat elit. Terlebih gubernur dan wagub mereka memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam pekerjaan.

Dia berharap, Kepala dinas  melakukan tugas sesuai tupoksinya masing-masing, dan tidak boleh terlibat dalam konflik tersebut.

"Yang mudel semacam ini kepala dinas tidak boleh ikut-ikutan memihak. Terlebih SKPD  ikut-ikutan memanasi keadaan. Kami berharap pemerintah bisa miliki jiwa kenegarawanan dan bedamai."Pintanya (In)